Ada sebuah pertanyaan yang mungkin layak kita renungkan bersama. Apa sebenarnya makna kehadiran negara? Apakah negara hanya hadir ketika ada sesuatu yang bisa dipungut, ataukah ia juga hadir ketika warganya sedang berjuang agar tetap mampu berdiri?
Membangun sebuah perusahaan, terlebih perusahaan rokok lokal, bukan sekadar mendirikan bangunan lalu memproduksi barang. Di baliknya ada tabungan keluarga yang habis, ada malam-malam tanpa kepastian, ada keputusan menunda kebutuhan pribadi agar para pekerja tetap menerima upah. Tidak banyak orang melihat fase ini, karena perjuangan sering kali berlangsung dalam diam. Kesulitan jarang menjadi berita. Yang tampak hanyalah ketika sebuah usaha akhirnya mulai bernapas.
Menariknya, justru pada saat napas itu mulai teratur, negara datang. Membawa pajak, cukai, pelaporan, perizinan, dan berbagai regulasi yang semakin rinci. Semua itu memang memiliki dasar hukum. Tidak ada yang menyangkal bahwa negara berhak mengatur. Namun pertanyaannya bukan pada hak negara, melainkan pada keseimbangan. Sebab hukum yang baik bukan sekadar mampu memungut, melainkan juga menjaga agar yang dipungut tetap hidup.
Kita sering memandang industri hasil tembakau hanya dari angka cukainya. Padahal, sebelum menjadi angka dalam APBN, ia lebih dahulu menjadi kehidupan bagi jutaan orang. Ia hadir dalam tangan petani tembakau, petani cengkeh, buruh linting, pekerja pabrik, sopir angkutan, pedagang kecil, hingga warung-warung yang menggantungkan perputaran ekonominya pada sektor ini. Ketika pemerintah mencatat penerimaan cukai hasil tembakau sekitar Rp216,9 triliun pada 2024 dan penyerapan tenaga kerja hampir enam juta orang, sesungguhnya yang sedang dicatat bukan hanya penerimaan negara, melainkan juga kisah tentang jutaan keluarga yang bekerja setiap hari.
Ironinya, semakin besar kontribusi yang diberikan, semakin besar pula beban yang dipikul. Perusahaan-perusahaan besar mungkin memiliki ruang untuk menyesuaikan diri. Namun perusahaan lokal hidup dalam batas yang jauh lebih sempit. Satu perubahan regulasi, satu kenaikan biaya produksi, atau satu penurunan daya beli dapat menjadi perbedaan antara bertahan dan menutup usaha. Ketika sebuah pabrik lokal berhenti beroperasi, yang hilang bukan hanya sebuah nama perusahaan, melainkan rantai kehidupan yang selama ini menopang banyak orang.
Yang lebih menarik lagi, pemerintah sendiri mengakui adanya tantangan tersebut. Dalam Nota Keuangan RAPBN 2026 disebutkan bahwa pergeseran konsumen ke produk yang lebih murah serta maraknya rokok ilegal menjadi persoalan nyata. Artinya, kesulitan yang dirasakan pelaku usaha bukanlah ilusi. Negara mengetahui kenyataannya. Maka pertanyaan berikutnya menjadi semakin penting: jika masalahnya sudah dipahami, apakah kebijakannya juga sudah cukup mencerminkan pemahaman itu?
Barangkali kita perlu membedakan antara negara sebagai pemungut dan negara sebagai pengayom. Memungut adalah fungsi administrasi. Mengayomi adalah fungsi peradaban. Negara yang hanya pandai memungut akan menghasilkan kepatuhan yang dipaksakan. Tetapi negara yang mampu mengayomi akan melahirkan kepercayaan. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan jauh lebih bernilai daripada sekadar angka penerimaan tahunan.
Mungkin sudah saatnya kita melihat industri hasil tembakau secara lebih utuh. Bukan semata sebagai objek fiskal, tetapi sebagai bagian dari ekosistem ekonomi yang telah lama menopang kehidupan jutaan warga. Sebab negara tidak dibangun hanya oleh mereka yang membayar pajak, melainkan juga oleh mereka yang setiap pagi membuka pabrik, mengolah tembakau, mengirim barang, dan menjaga agar roda ekonomi terus berputar. Negara idealnya tidak hanya datang ketika usaha mulai bernapas. Negara seharusnya hadir sejak napas itu masih terseok-seok, agar ketika rakyat tumbuh, negara pun ikut tumbuh bersama mereka.
(*MH/Staff PT ESM)